Bahas Kebijakan AMPL, Dirjen Bina Pembangunan Kemendagri Gelar Workhsop di Jimbaran



banner 160x600
Women face

Badung, faktabali.com - Selama tiga hari dari tanggal 10-13 Oktober 2017, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menggelar workshop tentang kebijakan dan strategi air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) dalam dokumen perencanaan daerah regional II.
 
Dalam sambutan yang dibacakan Plt.Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pertemuan ini menandai pentingnya pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dalam upaya mempercepat pencapaian Universal Access atau 100 persen akses air minum aman dan sanitasi yang layak berdasarkan milestone Sustainable Development Goals (SDGs). 
 
“Setiap negara diharapkan telah mampu mewujudkan 100 persen Akses Air Minum dan Sanitasi untuk penduduknya di tahun 2030. Indonesia meletakkan target pencapaian awal yaitu tahun 2019.
Sejalan dengan itu, Pemerintah telah mencanangkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam RPJMN 2015-2019 sebagai prioritas pembangunan, yang juga didalamnya menghendaki agar akses universal air minum aman memenuhi 4K yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, serta seluruh rumah tangga memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai,” terangnya dalam pembukaan, Selasa (10/10/2017) di Jimbaran.
 
Data Bappenas tahun 2017 menyebutkan, capaian pemenuhan akses air minum layak telah mencapai 84,00%, sedangkan untuk sanitasi yang layak sebesar70,7% dan akses sanitasi dasar baru sebesar 12,4% (9,17% di tahun 2016). "Untuk itu, pencapaian target SDGs dan juga RPJMN yang di bagi kepada seluruh daerah harus diprioritaskan oleh Pemerintah Daerah agar pencapaian yang kita harapkan bisa mencapai 100% di tahun 2019," lanjutnya.
 
Guna membantu pencapaian tersebut, sejak tahun 2008 Pemerintah telah melaksanakan Program Pamsimas, dan saat ini telah memasuki Program Pamsimas III. Pamsimas menjadi platform kolaborasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat dan swasta dalam rangka pencapaian akses universal air minum dan sanitasi perdesaan pada tahun 2019. 
 
Program Pamsimas adalah peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam pengelolaan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan. Keberlanjutan merupakan kata kunci dalam penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang bertempat tinggal di kota menengah, kota kecil, dan kawasan perdesaan.
 
"Pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia masih banyak menghadapi kendala. Namun demikian, ada beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk dapat menggerakkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki serta untuk mengatasi kendala yang dihadapi diperlukan beberapa perubahan, khususnya yang terkait dengan mengenai perencanaan daerah kebijakan, kelembagaan dan implementasinya," bebernya.
 
Berdasarkan Program Pamsimas, sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah, RAD AMPL harus diwujudkan dalam Peraturan Kepala Daerah. Sejauh ini, baru 119 Kabupaten dari 365 Kabupaten yang sudah melegalkan RAD AMPL ke dalam Peraturan Bupati, atau baru 32,6%. Untuk wilayah Regional II yang terdiri dari 12 Provinsi (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan) dan 132 Kabupaten, baru terdapat 40 Kabupaten yang memiliki Peraturan Bupati terkait pelaksanaan RAD AMPL atau 30% dari jumlah per regional II. "Fakta ini perlu mendapatkan respon serius karena legalisasi penting untuk menggerakkan kebijakan," ucapnya.
 
Dari uraian di atas, jelas bahwa peran Pemerintah Daerah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, terlebih lagi keberlanjutan akses air minum dan sanitasi, sangatlah penting dan ikut menentukan keberhasilan dalam rangka pencapaian Universal Access.
 
"Workshop ini hendaknya juga dapat dijadikan sebagai forum untuk berdiskusi tentang isu-isu aktual yang berkembang pada saat ini. Dengan workshop ini akan dapat dihasilkan solusi, strategi, serta kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas-tugas kedepan, serta komitmen pemerintah daerah secara kolektif dalam mendukung Universal Access air minum dan sanitasi yang akan ditandatangani langsung oleh Kepala Daerah, DPRD dan sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran bidang AMPL," terangnya.
 
Reporter : Agung Widodo
Editor      : Ray Wiranata