Gung Rai: OJK Harus Serius Tangani Fintech Ilegal 

No comment 823 views
banner 160x600

Women faceI Gusti Agung Rai Wirajaya

Badung, faktabali.com - Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan I Gusti Agung Rai Wirajaya terus menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan Financial Technology (Fintech) yang jumlahnya mencapai ratusan.
 
Menurutnya keberadaan perusahaan fintech yang beberapa tahun belakangan ini semakin tumbuh subur mesti mendapat pengawasan ketat dari pemerintah. Dari data yang dilansir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari ratusan perusahaan Fintech hanya 72 yang terdaftar dan 1 (satu) yang berizin.
 
"Kita berharap pemerintah jangan sampai surut untuk menertibkan fintech ilegal tersebut, pengawasan ketat tetap diperlukan," kata Gung Rai Wirajaya di Denpasar, Minggu (2/12/2018).
 
Bukti banyaknya perusahaan fintech yang menawarkan pinjaman dengan berbagai kemudahan bisa dilihat melalui aplikasi yang ada di android ataupun smartphone. Bercermin dari kondisi ini, Rai Wirajaya juga berharap pihak Kementerian Komunikasi dan Statistik juga turun tangan bergandengan tangan dengan OJK untuk melakukan pemblokiran perusahaan Fintech ilegal tersebut.
 
"Jangankan izin, terdaftarpun tidak, ini yang kita minta bukan hanya OJK, tapi juga Kementerian Komunikasi untuk memblokir aplikasi fintech ilegal yang jelas-jelas sangat merugikan masyarakat," tegasnya.

Meskipun fintech ilegal telah dilarang, ia tetap mewanti-wanti pemerintah banyak modus yang dilakukan perusahaan fintech tersebut dalam menjalankan operasionalnya antaranya dengan berganti rupa dan nama, tapi modus operandinya tetap sama.
 
"Ini kan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelabui pemerintah, padahal platform yang digunakan juga sama," ungkap politikus yang akan kembali maju ke DPR RI dari Dapil Bali nomor urut 4 ini.
 
Ia menyarankan OJK juga agar lebih serius menggandeng Kominfo dan lebih waspada dalam menghadapi kemungkinan fintech-fintech ilegal itu yang setelah diblokir setelah itu berganti nama dan kembali mencari atau menyasar pelanggan-pelanggan baru sebagai korbannya.
 
"Aktivitas fintech ilegal ini mesti mendapat perhatian serius. Padahal negara Indonesia sudah sangat mudah dalam metode perizinan dan pendaftaran. Dan fintech-fintech ilegal ini masih melakukan aktivitas bisnis tapi ilegal," ucapnya.

Rai Wirajaya kembali mengimbau kepada masyarakat untuk membaca, memahami, dan memastikan terlebih dahulu syarat serta ketentuan aplikasi pinjaman online atau peer-to-peer lending.
 
"Kepada para netizen atau warganet yang sehari-hari selalu aktif di Internet untuk terus berhati-hati dan waspada terhadap semua aplikasi yang akan diunduh dan digunakan melalui smartphone kita. Pastikan dulu membaca syarat dan ketentuannya. Dan yang paling mudah dikenali dari fintech ilegal yaitu penetapan bunga pinjaman diatas rata-rata bunga bank," pungkasnya.
 
Editor : Ray Wirajaya