Ketua BCW Geram, Kejaksaan Lamban Tangani Kasus Yayasan Al Ma'ruf

banner 160x600

Women faceTersangka kasus korupsi di Yayasan Al Ma'ruf saat di Polresta Denpasar. (ist)

Denpasar, faktabali.com - Lambannya kinerja Kejaksaan melimpahkan berkas dan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi Al Ma’ruf ke Pengadilan Tipikor Denpasar, terus mendapat kritikan tajam sejumlah elemen masyarakat.
 
Jika sebelumnya Ketua Ombusdman Umar Ibnu Al Khattab mendesak agar Kejaksaan segera melimpahkan kasus tersebut namun tidak mendapat respon, kali ini giliran Ketua Bali Corruption Watch (BCW) Putu Wirata Dwikora yang menyoroti kinerja kejaksaan.
 
"Saya juga memonitor kasus korupsi Al Ma’ruf. Ini ada apa kejaksaan lamban melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Padahal, kasus ini sendiri sudah dilimpahkan tahap II oleh penyidik Polresta Denpasar kurang lebih dua bulan yang lalu," ucapnya dengan nada heran saat ditemui wartawan, Rabu (7/11/2018).
 
Pria yang akrab dipanggil Dwikora ini menerangkan, sangat wajar bila masyarakat mempertanyakan “ada apa”, sehingga kasus ini molor pelimpahannya. Seharusnya kalau sudah lebih satu bulan dari pelimpahan tahap II kasus ini sudah sampai Pengadilan Tipkor.
 
Meski demikian, ia enggan berspekulasi terkait apakah kasus ini ada muatan politik atau tidak. Dia hanya mengatakan sebaiknya proses hukum harus diselesaikan secara hukum, meski tidak menutup kemungkinan ada tekanan politik dari pihak lain.
 
"Kalau menurut saya kasus hukum ya selesaikan secara hukum saja. Karena itu kami mendesak Kejaksaan segera melimpahkan perkara ini ke pengadilan," desaknya.
 
Sementara disinggung soal tidak ditahannya ketiga tersangka, yaitu Muhamad Saifudin, Supeni Mayangsari alias Bu Jero dan H. Miftah Alawi Nor, Dwikora mengatakan tidak masalah.
 
"Sepanjang tersangka koorperatif, soal ditahan atau tidak itu kewenangan penyidik dan Kejaksaan. Tapi yang terpenting saat ini kasusnya harus segera dilimpahkan ke Pengadilan," pungkasnya.
 
Editor : Ray Wiranata