Bupati Badung Dorong Banggar DPR Perjuangkan Pembiayaan Infrastruktur Bali

Badung – faktabali.com

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mendampingi Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat 2 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum untuk menghimpun masukan dan rekomendasi terkait penerimaan serta pengalokasian dana transfer ke daerah dalam APBN.

Kunjungan turut dihadiri Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI beserta jajaran, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak, Bea dan Cukai, Kekayaan Negara, Perbendaharaan Provinsi Bali, Bank Indonesia, serta para bupati dan wali kota se-Bali. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I.B. Surya Suamba juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Dalam forum itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan kebutuhan dukungan pembiayaan untuk pembangunan dan penanganan infrastruktur di Bali. Menurutnya, infrastruktur memiliki keterkaitan erat dengan konektivitas wilayah sekaligus daya saing sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Bali.

“Intinya, kami di daerah sangat berharap kunjungan Banggar ini dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di Bali. Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Adi Arnawa.

Ia menjelaskan, Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam aktivitas ekonomi dan pariwisata Bali. Tingginya kegiatan ekonomi, terutama di wilayah Badung Selatan, turut meningkatkan kebutuhan terhadap pembangunan infrastruktur dan penanganan kemacetan.

Pemkab Badung saat ini membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah. Pembangunan tersebut diarahkan untuk mengatasi titik kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata.

Adi Arnawa berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pembangunan infrastruktur strategis daerah. Dukungan tersebut, kata dia, tidak hanya berupa tambahan transfer, tetapi juga kebijakan serta fasilitasi pembiayaan bagi pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI H. Syarief Abdullah Alkadrie, S.H., M.H., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI dalam bidang anggaran. Tim ingin memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah.

Syarief menyebut kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan untuk belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel. Arah tersebut mencakup dukungan terhadap pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.

Dalam kunjungan tersebut, kondisi ekonomi Bali juga menjadi perhatian. Syarief menyampaikan ekonomi Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada pada 5,29 persen. Namun, perekonomian Bali masih cukup bergantung pada sektor akomodasi dan makan minum yang berkontribusi sekitar 21,91 persen terhadap PDRB.

Karena itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan UMKM, pertanian, ekonomi kreatif, dan sektor lainnya dinilai penting. Selain itu, sejumlah persoalan seperti inflasi, konektivitas, kemacetan, kualitas infrastruktur, pengelolaan sampah dan lingkungan, ketersediaan air, serta pemerataan manfaat pariwisata turut dibahas.

“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Badan Anggaran DPR RI, khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief.(MFB)