Gubernur Bali Siap Kolaborasi dengan DPRD Sempurnakan Perubahan APBD 2026

Denpasar – faktabali.com 

Gubernur Bali menyatakan siap berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali untuk membahas dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026. Sikap tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin 14 September 2026.

Gubernur mengapresiasi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali yang memuat kritik, saran, masukan dan catatan konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD. Menurutnya, masukan tersebut penting untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah semakin adaptif, hati-hati, efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil.

Pemerintah Provinsi Bali memandang APBD bukan hanya sebagai dokumen keuangan, tetapi juga instrumen kebijakan publik yang harus menerjemahkan arah pembangunan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu perhatian yang disampaikan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, peningkatan kepatuhan, optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah dan peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pengelolaan pendapatan, termasuk retribusi dan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), juga akan diperkuat melalui pengawasan dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kebudayaan Bali.

Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali akan menyiapkan langkah antisipasi terhadap berbagai risiko yang dapat memengaruhi kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah. Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, UMKM, digitalisasi dan konektivitas juga dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Bali.

Dalam belanja daerah, pemerintah menekankan pentingnya mengarahkan anggaran kepada program prioritas dan produktif. Efisiensi tidak sekadar berarti mengurangi belanja, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat optimal tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik. Percepatan realisasi belanja modal juga menjadi perhatian, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, jalan, trotoar, pasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta kesiapan pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.

Pemerintah juga akan memperkuat pemanfaatan aset daerah secara produktif, antara lain untuk mendukung green tourism dan sport tourism. Pengelolaan aset, penyertaan modal, hibah, SiLPA dan rencana pinjaman daerah akan dilakukan dengan memperhatikan transparansi, akuntabilitas, kesehatan fiskal serta manfaat bagi masyarakat.

Dalam pemerataan pembangunan, penguatan Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat menjadi bagian dari upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, memperluas kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kebijakan investasi juga diarahkan agar tetap sesuai dengan tata ruang, lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Bali turut memprioritaskan pengendalian inflasi, daya beli masyarakat, ketersediaan pangan, penanganan sampah, perlindungan lingkungan, pencegahan kebakaran hutan dan mangrove, transportasi publik serta penguatan pelayanan kesehatan dan sistem rujukan antarrumah sakit.

Gubernur menegaskan seluruh masukan fraksi akan menjadi bagian dari pembahasan bersama DPRD. “Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali,” ujar Gubernur.

Ia berharap kesepakatan dalam Perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, terukur dan akuntabel. “Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya dan jati diri Bali,” pungkasnya.(MFB)