
Badung – faktabali.com
Pemerintah Kabupaten Badung meminta seluruh desa menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan pemerintah daerah. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat membuka Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Desa di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Senin (14/09/2026).
Rapat koordinasi yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Badung itu diikuti seluruh Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan arah pembangunan desa dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal di tengah pertumbuhan sektor pariwisata.
Dalam arahannya, Bupati Adi Arnawa meminta desa lebih kreatif mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ekonomi kreatif, serta desa wisata. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi daerah.
“Desa harus menjadi bagian penting dari ekosistem pembangunan dan bukan sekadar menjadi penonton pertumbuhan pariwisata. Kita ingin masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton dari pertumbuhan pariwisata, tetapi menjadi pelaku utama yang memperoleh manfaat dari perkembangan ekonomi daerah,” ujarnya.
Menurut Adi Arnawa, pembangunan ekonomi daerah yang bertumpu pada pariwisata perlu tetap memberikan ruang bagi masyarakat di tingkat desa. Karena itu, penguatan potensi ekonomi lokal menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Bupati juga meminta seluruh aspirasi yang disampaikan para Perbekel, mulai dari persoalan infrastruktur, ekonomi, sosial, pendidikan hingga keamanan, segera diinventarisasi. Data tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penanganan persoalan secara cepat melalui koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa sesuai kewenangan masing-masing.
Selain itu, Adi Arnawa menekankan pentingnya memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan pariwisata. Pembangunan ekonomi, kata dia, harus tetap berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan dan budaya. “Pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan budaya, tetapi justru memperkuat keduanya,” tegas Adi Arnawa.
Sementara itu, Kepala DPMD Badung Komang Budi Argawa melaporkan realisasi Dana Desa 2026 untuk 46 desa mencapai Rp16,08 miliar atau terserap 100 persen. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan pagu Rp39,22 miliar, realisasi hingga 31 Agustus 2026 mencapai 63,35 persen.
Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tercatat 46,88 persen dari pagu Rp873,50 miliar, sedangkan Retribusi Daerah mencapai 62,83 persen dari pagu Rp20,16 miliar.
Pada 2026, sejumlah program prioritas desa diarahkan pada bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk peningkatan sumber daya manusia, kesiapsiagaan menghadapi bencana, pengelolaan sampah terpadu, serta pembangunan infrastruktur pedesaan. Agenda tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Luh Suryaniti, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah terkait, serta seluruh Camat dan Perbekel se-Kabupaten Badung.(MFB)