Polda Bali Perkuat Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital

Denpasar – faktabali.com

Polda Bali memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik di tengah perkembangan teknologi dan semakin cepatnya arus informasi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berlangsung di Rupatama Polda Bali, Rabu 30 September 2026.

Rapat koordinasi tersebut diikuti pejabat dan pengemban PPID, Kepala Seksi (Kasi) Humas jajaran, serta operator PPID di lingkungan Polda Bali. Kegiatan menjadi forum untuk menyamakan pemahaman sekaligus meningkatkan tata kelola informasi publik di lingkungan Polda Bali dan seluruh jajaran.

Sejumlah materi disampaikan dalam kegiatan tersebut, antara lain pemanfaatan teknologi informasi kehumasan. Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan sebagai bagian dari upaya membangun opini positif sekaligus melakukan counter terhadap pemberitaan negatif yang berkaitan dengan organisasi Polri.

Peserta juga memperoleh pemaparan mengenai e-Monev sebagai salah satu sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Selain itu, diberikan penekanan mengenai pengunggahan informasi dan pengisian Sistem Pelaporan Informasi Terpadu (SPIT) Polri.

Pembahasan turut mencakup pentingnya membangun ketahanan informasi publik dalam menghadapi disinformasi di era digital. Perhatian terhadap aspek tersebut dinilai penting karena perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar dengan cepat di tengah masyarakat.

Koordinasi pengelolaan informasi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat peran PPID dan Humas dalam menyampaikan informasi kepada publik. Pengelolaan informasi yang dilakukan secara terarah diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap sesuai dengan kebutuhan keterbukaan informasi.

Melalui rapat koordinasi ini, Polda Bali mendorong jajaran PPID dan Humas untuk meningkatkan pengelolaan informasi secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik sekaligus memperkuat komunikasi antara Polri dan masyarakat.(MFB)