
Badung – faktabali.com
Pemerintah Kabupaten Badung memperkuat koordinasi penanggulangan kemiskinan melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 yang digelar Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung di Ruang Rapat Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu 30 September 2026. Rapat tersebut dipimpin Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta selaku Ketua TKPK Badung.
Rakor dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Badung Made Bimbo Abdi Suardika, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta para camat se-Kabupaten Badung. Sementara perbekel dan lurah mengikuti rapat secara daring.
Dalam rapat tersebut, Bagus Alit Sucipta menyampaikan apresiasi atas penurunan angka kemiskinan Badung pada 2025 menjadi 1,9 persen. Angka tersebut turun dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 2,23 persen. Capaian itu turut mengantarkan Badung meraih penghargaan peringkat pertama regional Jawa-Bali pada 2026 dalam ajang penanganan kemiskinan dan penurunan stunting dari Kementerian Dalam Negeri.
“Untuk mempertahankan tren penurunan dan mengoptimalkan penanganan kemiskinan secara komprehensif, Pemkab Badung mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,16 triliun pada tahun 2026. Anggaran masif tersebut difokuskan pada empat bidang utama yang diampu oleh instansi terkait yakni Bidang Pangan, Papan, dan Sandang, Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Bidang Adat, Agama, dan Budaya, Bidang Jaminan Sosial, Sosial, dan Ketenagakerjaan,” jelasnya.
Menurut dia, upaya pengentasan kemiskinan juga diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah melalui Sapta Kriya Adicipta, khususnya misi kedua yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Bagus meminta seluruh OPD bersama perangkat desa dan kelurahan menyelesaikan pemutakhiran data perlindungan sosial serta aktivasi IKD pada Desember 2026. Tahapan tersebut selanjutnya akan diperkuat melalui sensus mandiri bersama BPS untuk memastikan program penanganan kemiskinan berjalan tepat sasaran.
“Langkah ini nantinya akan dilanjutkan dengan sensus mandiri bekerja sama dengan BPS guna memastikan seluruh intervensi program benar-benar tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, instansi vertikal, pemerintah desa, hingga pihak swasta melalui forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) akan terus diperkuat. Melalui sinergi yang kuat dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga Banjar, kita optimis target penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud demi kebahagiaan Krama Badung,” ujar Wabup.
Sementara itu, Kepala Bappeda Badung sekaligus Sekretaris TKPK Badung I Made Wira Dharmajaya melaporkan pertumbuhan ekonomi Badung hingga Juni 2026 berada di kisaran 5,9 persen. Pemerintah Kabupaten Badung juga menetapkan sasaran angka kemiskinan pada 2030 berada di kisaran 1,05 persen hingga 1,75 persen.
“Masalah target-target ini perlu kita cermati secara lebih mendalam. Berdasarkan capaian indikator makro ekonomi Kabupaten Badung sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan, kita memiliki modal yang sangat baik untuk membangun optimisme menekan angka kemiskinan menjadi lebih rendah lagi,” pungkasnya.(MFB)