
Denpasar – faktabali.com
Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, S.I.K., M.Si., menghadiri kunjungan kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia ke Provinsi Bali di Gedung Wanita Nari Graha, Jalan Cut Nyak Dien No. 3, Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Sabtu 8 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi Program KPP yang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan yang mudah dan terjangkau. Program ini dilaksanakan melalui sinergi pemerintah dengan sektor perbankan.
Program KPP diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak sekaligus memperkuat ekosistem perumahan, baik dari sisi pembiayaan maupun penyediaan rumah.
Dalam sambutannya, Menteri PKP RI menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperluas akses pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Berbagai kemudahan pembiayaan terus didorong agar kepemilikan rumah semakin terjangkau.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP RI juga menyampaikan peningkatan program bedah rumah di Provinsi Bali. Jumlahnya meningkat dari 31 unit pada tahun sebelumnya menjadi 4.184 unit pada tahun ini.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong perbaikan kualitas hunian masyarakat. Program perumahan diharapkan tidak hanya memperluas akses kepemilikan rumah, tetapi juga meningkatkan kelayakan tempat tinggal masyarakat.
Menteri PKP RI turut menekankan pentingnya evaluasi dan pengembangan terhadap setiap program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pelayanan publik juga diharapkan dilakukan secara profesional, berintegritas, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit.
Kehadiran Wakapolda Bali dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Polda Bali terhadap program strategis pemerintah, khususnya di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak dan terjangkau.
Polda Bali juga berkomitmen mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kondisi tersebut dinilai penting agar berbagai program pembangunan pemerintah di Bali dapat berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran.
Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Polri, sektor perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program perumahan. Kolaborasi tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Bali.(MFB)